Tentang

Kontribusi petani dalam menggerakkan roda perekonomian desa tidak perlu diragukan lagi. Besarnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian bisa dilihat dari serapan tenaga kerja, kapasitas produksi, pengolahan pangan hingga pemasaran produk pertanian. Kontribusi sektor pertanian di desa-desa ini secara tidak langsung mampu mendorong percepatan pembangunan baik level lokal maupun nasional.

Meski menyangkut hajat hidup banyak orang, upaya untuk mengarustutamakan sektor pertanian dalam wacana pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh para petani di Kabupaten Pasuruan:

Pertama, semakin menurunnya luasan lahan pertanian. Data BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2015 menunjukkan bahwa selama kurun 2013-2015 lahan pertanian mengalami penurunan. Pada 2013 lahan pertanian sebesar 62,2% menurun menjadi 59,9% pada 2015. Sebaliknya lahan non-pertanian meningkat yang sebelumnya pada 2013 sebesar 37,8% menjadi 40,1% pada 2015.

Kedua, semakin menurunnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor pertanian. Pada kurun tahun 2012-2015, PDRB Kabupaten Pasuruan di sektor pertanian mengalami penurunan yang drastis. Pada 2012, PDRB Kabupaten Pasuruan sektor pertanian mencapai 24,9 dan pada 2015 hanya sebesar 8,0. Angka tersebut menunjukkan derajat penurunan yang sangat signifikan. Tentu butuh pemikiran yang lebih mendalam dari berbagai stakeholder  dan sudut pandang.

Ketiga, jumlah keluarga petani mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari sensus pertanian pada 2013, dalam kurun 10 tahun terakhir (2003-2013) jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Pasuruan menurun sebanyak 22,3 %. Seluruh kecamatan mengalami penurunan, kecuali Tosari, Puspo dan Lumbang. Pada saat yang sama, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum meningkat sebanyak 4% (Sensus Pertanian 2013).

Keempat, sentralisasi kewenangan pertanian. Selama ini, isu pertanian hanya dikelola oleh pemerintah supra desa (kabupaten, provinsi dan kementerian pertanian). Cakupan luasan lahan pertanian dan banyaknya jumlah petani menjadikan pemerintah cenderung kewalahan dalam melindungi dan memberdayakan petani di desa-desa. Pemerintah supra desa tentu menghadapi kesulitan untuk mendukung perluasan layanan. Jauhnya jangkauan layanan bermuara pada keberagaman isu lokal dan spesifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, akan timbul risiko ekonomi dan risiko politik jika sektor pertanian tetap digenggam erat oleh pemerintah supra desa.

Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah peluang bagi desa untuk turut ambil bagian dalam upaya pengarusutamaan penguatan petani di level desa. Karakter, permasalahan dan potensi pertanian yang khas serta berbeda-beda di setiap desa, dapat dikelola secara lebih baik di desa dan oleh desa.

Kelima, cara pandang terhadap petani. Keberadaan petani selama ini masih dianggap sebagai beban pemerintah. Sehingga pemerintah harus memberikan bantuan secara terus menerus kepada petani, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau dalam bentuk bantuan teknologi tepat guna. Hal ini tentu berbeda jika memandang petani sebagai subjek perubahan dan subjek pembangunan pada sektor ekonomi pertanian. Ketergantungan petani terhadap pemerintah dan pihak ketiga bisa diputus apabila petani diposisikan sebagai subjek yang mampu menggali berbagai potensi yang mereka miliki. Dengan menggunakan cara pandang ini, petani akan terdorong untuk melakukan inovasi, meningkatkan kreativitas, dan melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian mereka.

Beragam tantangan di atas tentunya bisa dicarikan jalan keluarnya dengan melakukan beberapa upaya, di antaranya adalah;

  1. Melakukan pendampingan yang intensif terhadap kelompok tani
  2. Mengoptimalkan sumber daya pertanian dengan menggali seluruh potensi yang ada secara partisipatif.
  3. Meningkatkan kapasitas petani dalam melakukan inovasi produk pasca panen, manajemen kelembagaan kelompok tani, manajemen pemasaran, dan manajemen agribisnis yang baik
  4. Sinkronisasi kebutuhan petani pada perencanaan tingkat desa, tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional

Berdasarkan pada berbagai tantangan tersebut, Komunitas Averroes sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pemberdayaan hendak berperan serta menghadapi tantangan Kabupaten Pasuruan di bidang pertanian dalam Program Innovative Rural Agribusiness Education (Pendidikan Agribisnis Desa Inovatif/ PADI). Program ini akan menyasar pada 3 desa yang memiliki potensi unggulan berdasarkan asesmen yang akan dilakukan oleh Averroes.