Strategi Petani Menghadapi Alih Fungsi Lahan

 “Di sini, rumput tetangga tak nampak lebih hijau daripada rumput kita”

Itulah perumpamaan yang dikatakan oleh Tri Wahyu, salah satu fasilitator lapangan Program Pendidikan Agrobisnis Desa Inovatif (Padi), untuk menggambarkan kondisi Desa Kalipucang, Kecamatan Turur, Pasuruan. Setelah sekian lama menjadi desa pertanian, desa ini kini lebih dikenal sebagai desa peternakan. Lahan yang dulu ditanami beragam komoditas pertanian kini berubah menjadi hamparan rumput gajah.

Terjadi penyusutan yang sangat pesat pada lahan pertanian terutama untuk komoditas kopi dan sayur. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk beralih pekerjaan dari petani menjadi peternak sapi perah. Peralihan pekerjaan secara massal ini didorong oleh lebih tingginya harga susu dibandingkan harga komoditas pertanian.

“Ada arus balik pola pekerjaan masyarakat. Jadi nek tahun 80-90an wong tani iku nyambi ternak. Sekarang wong ternak nyambi tani,” papar Haji Trik salah seorang tokoh Desa Kalipucang.

Meski peternakan sapi menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat, mereka menyadari betul bahwa perubahan ini akan berdampak buruk bagi kelestarian alam dan kesejahteraan manakala mencapai titik yang ekstrem. Jika seluruh lahan di Desa Kalipucang berubah menjadi lahan rumput gajah, di saat yang sama tanaman perkebunan dan pepohonan juga akan habis. Ujungnya, ancaman bencana longsor pun akan datang. Selain itu, citra sebagai desa penghasil beragam komoditas pertanian juga akan hilang dari desa ini.

Karnadi, ketua Kelompok Tani Dwi Tunggal Desa Kalipucang berharap agar seluruh komoditas pertanian, perkebunan maupun peternakan yang sudah menjadi penopang kehidupan masyarakat sejak lama bisa dipertahankan secara seimbang.

“Komoditas kopi atau apel di Kalipucang jangan sampai bernasib sama seperti apel Kota Batu. Punah karena alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan,” harapnya.

Salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan berbagai komoditas di Kalipucang diwujudkan dengan membentuk Kelompok Tani Dodogan Makmur yang berada di Dusun Dodogan. Kelompok tani ini telah membentuk divisi-divisi dengan tugas yang berbeda beda. Ada divisi yang bertugas mengurus kebutuhan petani ada pula divisi yang membawahi kepentingan peternak. Dengan harapan kelompok tani ini bisa mengapresiasi kebutuhan pertanian dan peternakan.

Senada dengan Kalipucang, Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan juga mengalami pergeseran komoditas pertanian dan perkebunan. Para petani yang dahulu menanam salak, kini mulai beralih untuk menanam sengon. Alasan petani mengganti salak menjadi sengon karena salak tidak terlalu menguntungkan untuk ditanam di desa ini.

Tanaman sengon, menurut beberapa narasumber yang ditemui, lebih menguntungkan dan lebih mudah dalam perawatannya. Perawatan dilakukan secara intensif hanya pada satu tahun pertama saja. Begitu sudah menginjak tahun kedua dan seterusnya, sengon bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa butuh perhatian khusus. Pada usia empat atau lima tahun, sengon tersebut siap untuk dipanen.

Dari lima dusun yang di Desa Wonosari, peralihan komoditas dari perkebunan salak menjadi sengon paling banyak berada di di Dusun Ngepreng dan sebagian Dusun Kili Barat dan Timur. Sayangnya, menurut Khanafi, sebagian besar lahan sengon di desa ini dimiliki oleh beberapa orang kaya saja, khususnya di Dusun Ngepreng. Sementara warga desa sebagian besar hanya  berposisi sebagai pekerja yang mengolah dan merawat.

Lebih lanjut, Kaur Pertanian Desa Wonosari ini menjelaskan bahwa sengon sekarang sudah menjadi bisnis yang cukup menggiurkan. Menurutnya, hasil panen dari sengon banyak manfaatnya, bisa dijadikan bahan untuk mebel, ukiran kayu, atau untuk dasaran kayu kaligrafi.”

Zainul sebagai ketua kelompok tani di desa ini, sedikit mengkhawatirkan terkait “sengonisasi” di Desa Wonosari. Menurutnya, apabila tidak dibendung, semakin lama lahan pertanian dan perkebunan di desa ini akan habis dan berganti menjadi sengon. Padahal menurutnya, lahan pertanian sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di desa.

Lahan yang sudah pernah ditanami sengon, kemungkinan untuk ditanami padi atau tanaman pangan lain sangat kecil. Karena struktur tanah telah berubah. Belum lagi akar sengon agak sulit untuk dibersihkan. Tentu belum bisa dibajak, jika akar bekas sengon tidak dibersihkan. Kemungkinan besar tanah tersebut menjadi tegal dan kemudian menjadi rumah, seperti tegalan-tegalan lainnya.

Lain halnya dengan di Desa Jatiarjo. Desa Jatiarjo sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, namun lahan yang ada di desa sudah semakin menyempit. Penyempitan lahan di desa ini dikarenakan mulai banyaknya industri, pariwisata dan sebagian dialihfungsikan untuk perumahan.

Di desa ini, pergeseran terjadi tidak hanya pada lahan tapi juga pola pekerjaan. Masyarakat yang dulunya bekerja sebagai petani kini mulai banyak yang beralih menjadi buruh pabrik atau buruh bangunan. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang mereka miliki telah terjual kepada perusahaan-perusahaan besar.

Semakin berkurangnya lahan pertanian di Jatiarjo ini, mendorong beberapa orang yang tidak memiliki lahan pertanian membuka lahan baru di wilayah hutan. Dari satu dua orang akhirnya semakin banyak yang membuka lahan baru di hutan. Akhirnya lereng Arjuno tersebut berubah menjadi lahan pertanian bersama antara masyarakat dan Perhutani.

Berdasarkan kesepakatan bersama, warga dan Perhutani membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga inilah yang menjadi penghubung antara petani penggarap lahan hutan dengan Perhutani. Penggarapan lahan dengan pola kemitraan di bawah naungan LMDH dan kelompok tani menjadi solusi yang tepat atas berkurangnya lahan pertanian milik warga. Inilah salah satu strategi petani Jatiarjo untuk mempertahankan diri untuk tetap menjadi petani.

Menurut Samsuri, alih lahan hutan bersama ini sekarang sangat menguntungkan petani dan Perhutani. Kebakaran hutan di lereng Gunung Arjuno sudah jarang sekali terjadi. Selain tanaman kopi, para petani juga bisa menanam beragam tanaman dengan sistem tumpang sari. Dengan pola ini, masyarakat dan Perhutani bisa bersinergi untuk menjaga hutan bersama.

Strategi Petani untuk Hidup

Menanggapi alih fungsi lahan ini, Winaryo Wijanarko berpendapat positif. Pemerhati pertanian ini menganggap bahwa perubahan fungsi lahan komoditas pertanian sangat wajar. Menurutnya ini adalah strategi petani dalam mempertahankan “periuknya” agar tetap terisi.

“Kasus di Kalipucang yang mengubah fungsi lahan pertanian produktif menjadi rumput gajah, lahan pertanian menjadi sengon seperti yang terjadi di Desa Wonosari, ataupun penguasaan hutan menjadi lahan pertanian di Desa Jatiaro, adalah hal yang wajar,” terang ketua KPU Kabupaten Pasuruan ini.

Alumni Sekolah Demokrasi ini beranggapan bahwa, apa yang dilakukan petani di ketiga desa tersebut adalah upaya petani untuk terus bisa hidup dengan bertani. Tentu masing-masing desa dan wilayah, petani memiliki strategi yang berbeda.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa strategi itu memang harus dilakukan agar mereka bisa bertahan hidup. Bisa jadi dengan mengubah tanaman pertanian, para petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

“Selama alih fungsi lahan masih berputar di wilayah pertanian tidak menjadi masalah. Namun jika alih lahan dari pertanian menjadi pemukiman, industri ataupun pariwisata, ini yang harus dibendung”, terangnya.

Winaryo berpesan agar masyarakat, pemerintah desa, dan pihak-pihak lain bisa ikut menjaga luasan lahan pertanian. Karena menurutnya, bagaimanapun juga lahan pertanian tetap harus ada, khususnya lahan-lahan pertanian kelas satu. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang. “Semoga Perda ini bisa menjadi pagar beton agar lahan pertanian produktif di Kabupaten Pasuruan tetap terjaga,” pungkasnya.

Pentingnya Peraturan Desa tentang Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif PLP2B. Peraturan ini sebenarnya digunakan untuk melindungi lahan pertanian dari arus pembangunanisme yang semakin tidak bisa dikendalikan.

Menurut Fahrul Ulum, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga pertanian dari alih fungsi lahan. Pendapat Alumni Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini didasarkan pada UU Nomor 6 Tentang Desa. Atas dasar itu, menurutnya desa bisa membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang tata ruang desa.

“Seiring dengan lahirnya UU Desa, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur tata ruang desa, dengan syarat tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dan peraturan yang lain di atasnya. Nah di Kabupaten Pasuruan sebenarnya sudah memiliki Perda No. 12 tahun 2010 tentang Tata Ruang. Pemerintah desa bisa menerjemahkan Perda itu pada lingkup lokal skala desa dengan dibuatkan Peraturan Desa,” jelas Fahrul.

Lebih lanjut Fahrul menjelaskan bahwa Peraturan Desa akan menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Dalam peraturan desa tersebut, pemerintah desa dan BPD bisa mengatur, wilayah mana saja yang akan menjadi lahan pertanian, pariwisata, perumahan dan atau komoditas apa yang bisa diunggulkan di desa tersebut. Dengan demikian, alih fungsi lahan pertanian di desa bisa diminimalisir.

Alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Kalipucang, Desa Jatiarjo dan Desa Wonosari tersebut sebenarnya masih dalam batas kewajaran. Karena menurut pria asal Lamongan ini, alih lahan pertanian masih sebatas perubahan komoditasnya saja.

“Apabila memang dipergunakan untuk pembangunan perumahan, dibeli oleh pihak luar ataupun untuk pariwisata, maka pemerintah dan masyarakat harus tegas menolaknya. Karena ini akan mengurangi lahan pertanian. Nah, jika pemerintah desa sudah memiliki Peraturan Desa, maka akan lebih mudah menepis investor yang hendak mengubah fungsi lahan pertanian,” pungkas pria yang akrab dipanggil Ruben ini. [Nasrun, Edi]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *