Sarasehan Tani: Pertanian dan Tantangan Agraria

Pasuruan (kpa.or.id) – Pertanian merupakan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Dalam praktek usaha tani, tidak lepas dari tanah sebagai alat produksi bagi petani, jaminan dan perlindungan petani atas status hak kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber-sumber agraria lainnya harus diwujudkan oleh Negara. Dalam hal ini adalah sistem tata kuasa dan tata guna tanah yang adil bagi petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statisitik (BPS), petani di desa rata-rata memiliki lahan garap kurang dari 0,3 hektar, bahkan realitanya banyak petani tunakisma dan buruh tani. Sejatinya hubungan antara petani dengan tanah tidak dapat dipisahkan, dalam budaya Jawa ada ungkapan; sadumuk bathuk sanyari bumi, ditohi kanthi pati, yang mempunyai makna satu sentuhan dikening dan satu jari luas tanah nyawa akan dipertaruhkan, berarti perihal yang menjadi prinsip dalam budaya orang Jawa adalah kehormatan dan tanah.

Situasi inilah yang menjadi latar belakang kelas inovatif tentang “Pertanian dan Tantangan Agraria” diselenggarakan. Kelas ini menjadi salah satu focus group discussion (FGD) dalam agenda Sarasehan Tani Nasional yang diadakan oleh gabungan organisasi petani dan beberapa forum pegiat isu-isu sosial dan agraria.

Sarasehan Tani Nasional ini digelar di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Jawa Timur, Jum’at, (29/7). Syofyan Ubaidi Anom, Salah satu Dewan Nasional (DN) KPA menjadi fasilitator diskusi dalam kelas “Pertanian dan Tantangan Agraria” bersama Fanny Tri Jambore dari Walhi Jawa Timur.

Permasalahan yang kerapkali muncul adalah konflik agraria yang diakibatkan oleh ketimpangan struktur penguasaan tanah, dimana luas daratan Indonesia yang mencapai ±180 juta hektar. Sementara berdasarkan laporan bank dunia pada tanggal 15 desember tahun 2015, 74% luasan tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2% dari total jumlah penduduk Indonesia, termasuk perusahaan asing yang memiliki industri perkebunan skala luas dan pemegang izin usaha pengelolaan kawasan hutan.

Rezim pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah hampir tiga tahun berjalan. Dalam janji politik saat pilpres 2014 yang dituangkan dalam bentuk Nawacita, pasangan ini menyebutkan akan melaksanakan reforma agrarian melalui skema redistribusi dan sertifikasi tanah seluas 9 juta hektar kepada petani.

Dikutip dari salah satu media online nasional, Menteri Koordintaor Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, utamanya di kantong-kantong kemiskinan yakni di kawasan pedesaan, pemerintah akan melaksanakan redistribusi tanah seluas 21,7 juta hektar 9 juta hektar diantaranya sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dengan berbagai wujud skema kebijakannya dan program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Fenomena ini yang pada gilirannya terus mereduksi makna reforma agraria itu sendiri.

Apa sebab? Jika melandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 05 Tahun 1960 bahwa reforma agraria sejatinya ialah merombak struktur penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah agar tidak terjadi ketimpangan, bahkan tidak hanya sekedar merombak struktur penguasaan dan kepemilikan tanah saja. Negara harus melaksanakan reforma agraria plus-plus, yang berarti pemerintah harus melakukan redistribusi tanah kepada petani sekaligus menyediakan akses berupa benih, jalan usaha tani, permodalan, teknologi pertanian dan akses pasar.

Meskipun beberapa kali disinggung oleh presiden Jokowi didalam berbagai kesempatan dan diagendakan dalam beberapa kali rapat terbatas kabinet di istana negara, ditambah bongkar pasang kelompok kerja (POKJA) reforma agraria dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan serta melibatkan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Namun belum tampak secara signifikan tanda-tanda pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah dan utamanya upaya penyelesaian konflik-konflik agraria akan dilakukan. Banyak faktor yang melatarbelakangi kendala yang dihadapi oleh pemerintah misalnya, pengarusutamaan reforma agraria yang orisinil diranah pemangku kebijakan kurang maskimal dan ego sektoral masing-masing kementerian dan lembaga yang masih terpelihara hingga saat ini.

Ambil contoh Jawa Timur, kondisi luasan tanah pertanian di provinsi ini semakin memprihatinkan. Banyaknya lahan pertanian yang dikonversi (alih fungsi) untuk keperluan industri, infrastruktur, serta pemukiman menjadi penyebab terbesar.

Dalam salah satu kesempatan, Syaifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur pernah menyebutkan bahwa lahan pertanian di Jawa Timur tinggal 1,3 juta hektar dan jumlah itu akan terus berkurang. Sedikitnya di Jawa Timur setiap tahun lahan pertanian produktif berkurang 2000 hektar.

Trend ali fungsi lahan ini semakin pelik kalau melihat situasi agrarian di Jawa akibat masih banyaknya terjadi konflik dan sengketa agraria yang belum terselesaikan dengan melibatkan kelompok-kelompok petani di desa dengan berbagai pihak diantaranya; perusahaan perkebunan swasta, perusahaan perkebunan milik BUMN, perusahaan perkebunan milik BUMD, TNI, dan Perum Perhutani.

Di sisi lain, banyak wilayah administratif desa secara definitif diklaim sebagai kawasan hutan oleh Perum Perhutani. Situasi ini pada gilirannya mengakibatkan masyarakat sekitar hutan kesulitan mengakses dan memanfaatkan hutan yang sejatinya mempunyai fungsi sosial dan kesejahteraan untuk rakyat, sebagai sumber ekonomi untuk usaha tani di kawasan hutan. Bahkan banyak petani yang dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum dengan tuduhan melakukan perambahan dan perusakan kawasan hutan. (ADM)

Sumber: http://www.kpa.or.id/news/blog/sarasehan-tani-pertanian-dan-tantangan-agraria/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *