Menguatkan BUM Desa Mengembangkan Wisata

Di Kabupaten Pasuruan perkembangan sektor wisata pada tingkat desa semakin meningkat. Hal ini dinyatakan oleh Agung Maryono selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada saat kegiatan Visioning Program Pendidikan Agrobisnis dan Agrowisata Desa Inovatif (Padi) 2018-2019 beberapa waktu lalu. Sayangnya, meningkatnya aktivitas pariwisata ini tidak disertai dengan manajemen dan pengelolaan yang baik. Sehingga, aktivitas ini masih tanpa arah dan cenderung tidak berkelanjutan.

Kelembagaan Ekonomi

Berkembangnya sektor wisata desa di Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari adanya kebijakan Undang-Undang Desa (No. 6 tahun 2014). Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengurus wilayahnya, salah satunya mengembangkan sektor pariwisata. UU Desa juga memberikan kewenangan bagi desa untuk membentuk lembaga ekonomi yang mewadahi aktivitas ekonomi desa. Lembaga ekonomi ini diharapkan memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) dan menstimulus kegiatan usaha mikro masyarakat.

Salah satu lembaga ekonomi desa yang bisa dibentuk oleh Pemerintah Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Keberadaan BUM Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pada aturan ini, BUM Desa diartikan sebagai: “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Keberadaan BUM Desa diharapkan dapat mewadahi kegiatan sektor wisata yang ada di desa. Hal ini dikarenakan sektor wisata merupakan salah aktivitas yang memberikan keuntungan ekonomi bagi desa. Dengan adanya BUM Desa, sirkulasi permodalan dalam sektor pariwisata menjadi jelas. Pariwisata sebagai industri dan bisnis membutuhkan permodalan khususnya untuk pengembangan infrastruktur destinasi, sumber daya manusia, dan marketing.

Begitupula dengan arus pemasukan dana dari sektor pariwisata dapat terukur dan dipertanggungjawabkan. BUM Desa memiliki andil dalam mengelola pemasukan melalui unit usaha pariwisata yang digerakkan. Pemasukan yang didapatkan dapat didistribusikan untuk management fee, pemberdayaan masyarakat, hingga menyetorkan ke pemerintah desa dalam mekanisme PADes. Kisah sukses Desa Umbul Ponggok dan Desa Pujon Kidul dapat menjadi refleksi bahwa kehadiran BUM Desa dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Problematika

Desa Kalipucang merupakan salah satu desa dampingan Padi sejak tahun 2016. Kini desa yang terletak di Kecamatan Tutur ini telah memiliki BUM Desa yang salah satu unit usahanya mengelola sektor pariwisata. Sektor ini ditunjang dengan destinasi unggulan seperti Bukit Tumang, Kampung Susu, Air Terjun Sumber Nyonya, Sumber Telaga, dan Wisata Edukasi Omah Kopi.

Sejak pendirian BUM Desa Kartika Hutama tahun 2017, destiansi-destinasi wisata Desa Kalipucang dipercantik dan dipromosikan. Tidak heran jika, sepanjang 2018 arus kedatangan pengunjung ke desa yang berada di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini terus meningkat. Keberhasilan unit usaha pariwata pada BUM Desa ditunjukkan dengan adanya pemasukan dari unit usaha yang telah disetorkan menjadi PADes.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diperolah pengelolaan lembaga ekonomi di Desa Kalipucang tidak semudah yang dibayangkan. Adanya unit usaha yang masih belum mengelola administrasi dengan rapi menjadikan arus keuangan belum terhitung dengan jelas. Persoalan ini pada dasarnya dapat diselesaikan dengan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati bersama. Sayangnya, penyelesaian pembuatan SOP tidak dapat secara cepat terselesaikan.

Pelibatan sumber daya manusia desa yang masih awam dalam mengelola lembaga ekonomi bersama juga menjadi kendala. Sudah umum diketahui bahwa sejak keberadaan program Koperasi Unit Desa (KUD) hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pemerintah masih gagal dalam mengajak masyarakat untuk berlembaga ekonomi. Salah satu hambatan utamanya yang ditemukan adalah masih rendahnya literasi keuangan masyarakat desa dalam mengelola lembaga ekonomi desa.

Pemerintah Desa Kalipucang juga menyebutkan bahwa perlunya ada dukungan dari pemerintah daerah untuk mendukung lembaga ekonominya. Mereka meminta agar pembentukan Desa Kalipucang sebagai desa wisata harus segara untuk dilakukan. Label desa wisata dirasa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas kegiatan wisata di desa. Selain itu, dengan adanya desa wisata juga dapat meningkatkan jejaring kelembagaan BUM Desa dalam memasarkan produk destinasi wisatanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *